2017 Kemenkes Upayakan Tiga Vaksin Lengkapi PIN

Berita Terkini

2017 Kemenkes Upayakan Tiga Vaksin Lengkapi PIN

Komentar

Di tahun 2017, Kementerian Kesehatan RI akan mengupayakan penambahan tiga jenis kekebalan untuk melengkapi program nasional imunisasi dasar lengkap, yaitu: vaksin Measles Rubella (MR); vaksin Pneumococcus; dan vaksin Human papillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker serviks. Sampai dengan 2019 kita akan menambah imunisasi baru, yang disebut New Vaccine Initiative. Tahun ini, kita akan melakukan demonstrated project (bukan pilot project), karena vaksin ini telah diuji di berbagai negara, jadi tinggal kita laksanakan, tutur Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. H. M. Subuh, MPPM, pada gelaran Temu Media Akhir Tahun Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat (30/12) lalu.

Dijelaskan oleh dr. Subuh, vaksin MR untuk menggantikan vaksin campak akan mulai diterapkan untuk digunakan secara berkala mulai Januari 2017. Selanjutnya, vaksin Pneumococcus sebagai proteksi bagi anak-anak dari ISPA akan mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2017. Sedangkan vaksin HPV yang sebenarnya sudah mulai diperkenalkan pada program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2016 di DKI Jakarta akan dikembangkan lebih luas pada tahun 2017.

Sampai dengan tahun 2025 kita akan bertambah 3 imunisasi lagi. Jadi total nantinya imunisasi dasar lengkap nantinya ada 14. Kalau sudah punya kekebalan dari 14 penyakit, berarti kita sudah bisa sama dengan negara eropa dan Amerika, kata dr. Subuh. Imunisasi melindungi anak-anak dari beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Jadi, imunisasi adalah salah satu langkah tepat bagi orang tua untuk menjamin kesehatan anaknya. Lebih lanjut, imunisasi tidak membutuhkan biaya besar, bahkan di Posyandu anak-anak mendapatkan imunisasi secara gratis.

Sampai dengan tahun 2016 lalu, program nasional imunisasi dasar lengkap yang ada di Indonesia telah berhasil melindungi jutaan generasi bangsa dari delapan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi (PD3I) yaitu polio, TBC, campak, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, hepatitis B dan Pneumonia serta Meningitis.

Menjawab pertanyaan media mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ketiga vaksin baru tersebut dapat menjadi program nasional yang menyeluruh, dr. Subuh menyatakan butuh waktu lebih kurang 2-3 tahun. Tahun 2017, kita memberanikan diri agar vaksin MR yang akan menggantikan vaksin Campak mencakup seluruh Jawa, sehingga tahun 2018 vaksin MR bisa mencakup seluruh Indonesia, kata dr. Subuh.

Memasukkan ketiga vaksin tersebut ke dalam program nasional tentu membawa konsekuensi terhadap besarnya anggaran pengadaan vaksin tersebut, yakni lebih kurang 1 Triliun rupiah. Selain berasal dari sumber utama APBN, juga didapatkan dengan mekanisme sharing dengan lembaga-lembaga donor. Besarnya dana untuk imunisasi yang merupakan tindakan pencegahan, tetap jauh lebih murah apabila kita bandingkan dengan kerugian apabila seorang anak terserang penyakit akibat tidak diimunisasi, tandas dr. Subuh.

(Sumber :depkes.go.id)

Baca selengkapnya

Waspadai Penyakit Emerging, Re-Emerging, dan New Emerging

Berita Terkini

Waspadai Penyakit Emerging, Re-Emerging, dan New Emerging

Komentar

Dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyakit, tahun 2016 menjadi tahun yang dinilai penuh kejutan dan tantangan, karena kemunculan penyakit yang emerging, re-emerging dan new emerging ini mengingatkan kita  agar tidak boleh lengah terhadap penyakit-penyakit yang telah dinyatakan eliminasi atau eradikasi. Penyakit-penyakit yang telah dinyatakan eliminasi atau eradikasi, kemungkinan untuk muncul kembali itu tetap ada. Kita harus terus waspada., tutur Direktur Jenderal  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. H. M. Subuh, MPPM, dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2016 Kemenkes RI di Auditorium Leimena, Kemenkes RI, Kamis (29/12).

Menanggapi pertanyaan media mengenai new emerging disease, dr. Subuh menerangkan bahwa penyakit new emerging diantaranya adalah HIV/AIDS dan Flu Burung. Sedangkan penyakit emerging adalah penyakit yang banyak ditemukan, salah satunya Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit Zika bukan merupakan penyakit baru atau new emerging disease, tetapi re-emerging disease atau muncul kembali yang neglected (terlupakan). Bagaimanapun Zika masih merupakan suatu ancaman, karena negara tetangga kita endemis, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan.

Menurut dr. Subuh, Kemenkes terus melakukan pengawasan melalui surveilans yang dilakukan dan membaca signal atau tren penyakit yang merebak di negara-negara lain, sebagai langkah preparedness. Saat ini yang perlu diwaspadai adalah Flu Burung, karena angka kematiannya tinggi dan telah mulai merebak di daratan China. Meskipun pada tahun 2016 ini kita tidak menemukan kasus Flu Burung, tetapi obat Tamiflu tetap kita beli sebagai langkah antisipasi, kata dr. Subuh. Oseltamivir, obat antivirus influenza yang dikenal dengan sebutan Tamiflu, merupakan obat utama yang dipakai dalam mengatasi pandemi flu di banyak negara. Obat Tamiflu tetap kita beli, tetap kita adakan, meskipun bila nanti tidak ada kasus berarti tidak terpakai. Kita tidak mau ada risiko, jelas dr. Subuh. Ditambahkan, pengadaan obat Tamiflu merupakan stock secara nasional, disimpan di Pusat dan dipakai sesuai keperluan. Begitu ada indikasi kasus Flu Burung, harus diminta dari Kabupaten/Kota atau RS Provinsi ke Pemerintah Pusat, tandas dr. Subuh.

(Sumber : depkes.go.id)

Baca selengkapnya

RSUP Sanglah Dua Kali Terakreditasi Internasional JCI

Berita Terkini

RSUP Sanglah Dua Kali Terakreditasi Internasional JCI

Komentar

Indonesia sudah memasuki masa globalisasi dan perdagangan bebas bidang jasa termasuk jasa pelayanan kesehatan. Hal ini menuntut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanannya agar dapat bersaing dengan fasilitas kesehatan Pemilik Modal Asing (PMA) di Indonesia maupun fasilitas kesehatan di luar negeri. Saat ini  banyak masyarakat yang berobat diluar negeri seperti di Singapura. Hal ini tentu saja menyedot aliran devisa negara keluar negeri. Seringkali pelayanan yang diberikan diluar negeri merupakan pelayanan yang juga tersedia di Indonesia, kata Menkes Nila F. Moeloek pada perayaan HUT ke-57 RSUP Sanglah, di Denpasar Bali (30/12).  Pada kesepatan tersebut juga diserahkan Sertifikat  Akreditasi Internasional JCI dan Academic Medical Center (AMC).

Di Indonesia tercatat 24 RS telah terakreditasi Internasional, terdiri dari 10 RS milik Pemerintah dan 14 RS Swasta. RSUP Sanglah hingga saat ini berhasil mempertahankan Akreditasi Internasional JCI ke dua kalinya lengkap dengan pemenuhan Standar Academic Medical Center (AMC). Upaya peningkatan mutu dan pelayanan yang sesuai standar harus mendapatkan pengakuan dari Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang telah terstandar International Society Quality of Health Care (ISQua) baik nasional maupun internasional. Saat ini yang menjadi ketentuan Akreditasi Internasional diwajibkan kepada 14 Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional. Selain itu rumah sakit lain juga dimungkinkan untuk melaksanakan Akreditasi Internasional setelah sebelumnya terakreditasi nasional.

Rumah Sakit sebagai RS Pendidikan, diharapkan membentuk Academic Health System (AHS) yang merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan kesehatan teritegrasi yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset yang unggul untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, Menkes berharap perlu adanya pengorganisasian antara Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran, satu atau beberapa institusi pendidikan profesi kesehatan lainnya, lembaga riset, wahana pendidikan, dan institusi yang melakukan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

RSUP Sanglah diharapkan mampu menjadi role model dan siap berkontribusi membantu Rumah Sakit Rujukan Nasional yang belum terakreditasi Nasional Paripurna dan Internasional. Selain itu juga siap membantu mendorong rumah sakit lainnya terutama Rumah Sakit Rujukan Provinsi/Regional dengan memfasilitasi melalui studi banding serta berbagi pengalaman dalam implementasi standar akreditasi rumah sakit nasional maupun internasional. Sehingga diharapkan pada 2019, semua Rumah Sakit Rujukan Nasional dapat menjadi Rumah Sakit yang terstandar, bermutu tinggi dan memperhatikan Keselamatan Pasien, harap Menkes.

Menkes juga berpesan agar RSUP Sanglah dapat membentuk jejaring antar Rumah Sakit Rujukan Nasional yang setara dalam mutu pelayanan dan dapat menjadi pembanding (benchmark) dalam proses peningkatan mutu pelayanan yang berkesinambungan. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional, RSUP Sanglah diharapkan mengembangkan layanan unggulan subspesialistik antara lain dibidang Onkologi. Salah satu bentuk upaya pengembangan Onkologi melalui pelaksanaan registrasi kanker berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Cancer Registry) yang ditetapkan melalui Kepmenkes Nomor HK.02.02/Menkes/410/2016.

Dengan penunjukan ini diharapkan RSUP menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, peralatan, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tahapan registrasi kanker berbasis rumah sakit dan populasi sesuai standar dan mampu melaksanakan Registrasi Kanker secara berkesinambungan. Saya percaya bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh unsur dari Pimpinan dan semua staf RSUP Sanglah yang telah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola klinis dan manajerial berubah ke arah menjadi lebih baik, pungkas Menkes.

(Sumber : depkes.go.id)

Baca selengkapnya

Kemenkes Akan Tingkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Berita Terkini

Kemenkes Akan Tingkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Komentar

Di penghujung tahun 2016, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Temu Media Akhir Tahun guna memaparkan kinerja hasil capaian yang telah diraih dalam kurun waktu setahun. Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), menyatakan bahwa masalah kesehatan yang harus diselesaikan masih teramat banyak, sehingga perlu kerja keras dan cerdas untuk menuntaskannya, tantangan bertambah dengan besaran anggaran negara yang diberikan untuk kesehatan adalah 5% dari total APBN.

Menanggapi pertanyaan media seputar peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes, memberikan data capaian Kemenkes terkait peningkatan akes dan mutu layanan kesehatan baik di tingkat pimer maupun rujukan. Salah satu upaya meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah melalui pembangunan Puskemas dan peningkatan sarana, prasarana dan alat Puskesmas yang ada sehingga mampu menjadi Puskesmas rawat inap. Pada 2016, dari sejumlah 9.754 Puskesmas di seluruh Indonesia tercatat sejumlah 3.396 merupakan Puskesmas Rawat Inap sebanyak dan 6.358 Puskesmas Non Rawat Inap. Di samping itu, Kemenkes juga terus menguatkan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan kepulauan (DTPK). Saat ini terdapat 127 Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak, dan sebanyak 1.668 Puskesmas telah bekerjasama melalui Dinkes bekerjasama dengan unit transfusi darah (UTD) dan RS.

Dari sisi peningkatan mutu, sejumlah 1.465 Puskesmas di 1.306 Kecamatan telah terakreditasi (dari target 700 Kecamatan) pada tahun 2016, tutur Dr. dr. Agus Hadian. Dalam tatanan pelayanan kesehatan rujukan, saat ini Indonesia memiliki 2.598 rumah sakit. Untuk memenuhi tuntutan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas maka Kemenkes melakukan akreditasi baik Fasyankes primer maupun rujukan secara berkala sehingga mutu pelayanan yang dihasilkan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Dari 2.598 RS di Indonesia, sebanyak 777 RS telah terakreditasi secara nasional, yang terdiri dari 327 RS Pemerintah dan 450 RS Swasta. Yang lebih membanggakan, sebanyak 24 RS di Indonesia telah terakreditasi secara internasional. Di samping itu, dari target 190 Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi, sudah tercapai 178 Kabupaten/Kota (93%). Sebanyak 23 RSUD sedang menunggu hasil survey.

Selain itu, pengembangan RS rujukan juga menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan. Tujuannya adalah agar terjadi pemerataan Fasyankes rujukan menurut kompetensinya. Target sasaran sampai dengan tahun 2019 adalah 14 RS rujukan nasional, 20 RS rujukan Propinsi dan 110 RS rujukan regional. Untuk mendekatkan akses rujukan, Kemenkes telah membangun 22 RS Pratama. Selain itu, saat ini juga telah dibentuk 104 PSC di 514 Kabupaten/Kota, 29 PSC diantaranya telah terintegrasi dengan National Command Center (NCC) 119.

(Sumber : depkes.go.id)

Baca selengkapnya

Presiden dan Menkes Tekankan Pentingnya Pemberian Makanan Bergizi pada Anak dan Ibu Hamil

Berita Terkini

Presiden dan Menkes Tekankan Pentingnya Pemberian Makanan Bergizi pada Anak dan Ibu Hamil

Komentar

Hari ini (28/12) Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Atambua Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kunjungan ini Menkes memberikan 500 paket makanan tambahan (PMT) yang terdiri dari 100 paket untuk ibu hamil, 300 untuk balita gizi kurang, dan 200 untuk anak usia sekolah di Kabupaten Belu. Selain itu Menkes juga memberikan 200 paket sembako untuk keluarga pra sejahtera.

Pemberian PMT telah dilakukan disejumlah wilayah. Hal ini menekankan bahwa perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian makanan bergizi kepada anak-anak agar pertumbuhan mereka di masa depan dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan berkualitas serta dapat menjadi aset pembangunan bangsa.

Dalam kesempatan kunjungan kerja ini menkes menyampaikan bahwa berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 sebanyak 25,6 % Balita di Provinsi NTT masuk dalam kategori gizi kurang. Kabupaten Belu memiliki 12 wilayah Kecamatan terdiri dari 12 Kelurahan dan 69 Desa dengan jumlah penduduk 201.734 jiwa. Untuk menunjang layanan kesehatahan, Pemerintah memiliki 4 RS, 17 Puskesmas, 21 Puskesmas Pembantu, dan 419 Posyandu yang beroperasi di Kabupaten Belu, NTT.

Dalam kunjungan kerja yang bertempat di Puskesmas Silawan, Menkes menyatakan bahwa Fasilitas kesehatan tersebut disediakan untuk memenuhi sasaran prioritas kesehatan kab. Belu tahun 2016 yang terdiri dari 5.476 orang ibu hamil (1.013 diantaranya ibu hamil Kurang Energi Kronis) , dan 16.347 anak (termasuk 67 Balita gizi kurang, dan 56 Balita gizi buruk).

Presiden RI Joko Widodo sempat menguji pengetahuan ibu dengan Balita dengan menanyakan jenis makananan yang mengandung protein. Presiden memanggil satu dari sekian peserta yang mengangkat tangan untuk maju menjawab pertanyaan dari Presiden.

Makanan yang mengandung protein ikan, daging, telur, dan tempe, jawab seorang ibu yang kemudian diberikan sepeda oleh Presiden sebagai imbalan. Pada acara ini hadir juga 44 anggota Nusantara Sehat dari 8 Puskesmas. Nusantara Sehat merupakan program Kementerian Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan (DTPK). Satu tim Nusantara Sehat terdiri 5 hingga 8 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan diantaranya Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Kesmas, Kesling, Apoteker atau tenaga farmasi, dan Analis Kesehatan. Usai memberikan paket PMT di Puskesmas Silawan, Presiden dan Menkes bertolak ke Motamasin Kab. Malaka untuk memberikan paket PMT kepada warga setempat.

(Sumber : depkes.go.id)

Baca selengkapnya

Penanganan Pasca Banjir di Bima NTB

Berita Terkini

Penanganan Pasca Banjir di Bima NTB

Komentar

Banjir bandang telah menerjang 3 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Bima, Kab. Bima, dan Sumbawa. Akibat banjir sejumlah fasilitas kesehatan lumpuh yaitu 6 Puskesmas terendam, RS Muhamadiyah terendam, RSUD terendam sedikit namun masih bisa operasional. Gudang Obat terendam, obat dan stok MP ASI rusak. Hal ini menyebabkan penanganan Layanan kesehatan dibuat di 18 titik pos kesehatan, jelas Kepala Pusat Krisis Kesehatan dr. Ahmad Yurianto kepada Biro Komunikasi (25/12).

“Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kab. Bima. Klaster Kesehatan telah diaktifkan dibawah koordinator Kadinkes Kab Bima, dengan posko di Kantor Walikota Bima” Yurianto menambahkan. Hingga kini respon yang telah dilakukan diantaranya :

1. Membentuk EMT (emergency medical teams) mobile dengan menggunakan kendaraan yang ada, EMT Fixed (pos kesehatan) di 18 titik. semua berasal dari tenaga kesehatan Kab Bima;
2. Mengirimkan EMT type 2 terdiri dari Spesialis Anak, Spedlsialis Penyakit Dalam, dan perawat dari kabupaten Dompu.
3. Mengirimkan buffer stock obat dari Dinkes Kab Dompu
4. Mengirimkan 6 ton paket Gizi dari buffer stock Prov NTB

Dalam pengendalian kesehatan akibat banjir ini Kemenkes bekerjasama dengan TNI. Dalam hal ini, Panglima TNI telah mengerahkan bantuan berupa :

1. Memberangkatkan KRI Bintuni dari tanjung perak menuju Bima dari Armada Timur Surabaya dengan kekuatan :

a. Personel Batalyon Kesehatan 2 Kostrad (pangkalan Malang) 100 orang terdiri dari dokter umum dan perawat serta tim teknis RSL dan 3 ambulan

b. Personel Balatyon Kesehatan Marinir 1 (pangkalan Surabaya) 125 orang terdiri dari dokter umum, SpB, SpA, perawat dan tim teknis RSL dan 3 ambulan. Hasil rapid health assesment (RHA) dibutuhkan penambahan tempat tidur rawat inap, kajian rencana lokasi sudah di buat untuk gelar Rumah Sakit Lapangan.

c. 8 tim perahu karet Brigif 1 Marinir (pangkalan Surabaya) digunakan untuk EMT mobile dan distribusi makanan serta ambulan air.

d. 1 Tim Kesehatan Lapangan Kopaskhas TNI AU

e. Dikirimkan makanan siap saji TNI (Biskuti TB-1 dan T2) dari Mabes TNI sebanyak 2 ton

Sementara Kodam IX Udayana telah memberangkatkan 3 Ambulan Detasemen Kesehatan Lapangan dari Denpasar dan 2 Ambulan dari Detasemen Kesehatan Wilayah Mataram. Adapun Tim RHA Kemenkes gabungan Pusat Krisis Kesehatan, Direktorat Kesehatan Lingkungan, PKK Regional Bali dan PKK Provinsi NTT 1 sudah berada dilokasi. Tim berikutnya yang direncanakan untuk dikirim terdiri dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Fasilitas Kesehatan dan Direktorat Surveilan dan Karantina Kesehatan.

(Sumber : depkes.go.id)

Baca selengkapnya

Pasien Korban Banjir Bima Terus Bertambah

Berita Terkini

Pasien Korban Banjir Bima Terus Bertambah

Komentar

Banjir bandang telah menerjang Kota Bima Nusa Tenggara Barat selama 2 hari.  Pasien korban bencana banjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terus bertambah hingga mencapai 9.923 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Azhari mengatakan, bertambahnya pasien yang ditangani karena banyak masyarakat di daerah itu menderita berbagai penyakit pasca-banjir bandang Rabu dan Jumat lalu.

"Hingga Selasa (27/12/2016), pasien yang kita tangani sudah mencapai 9.923 orang. Rata-rata pasien ini di Serang penyakit gatal-gatal, diare, ispa, demam, dan infeksi luka-luka akibat banjir," kata Azhari kepada wartawan. Ia menjelaskan, dari 9.923 orang yang terserang penyakit, 13 di antaranya sedang dirawat di Rumah sakit umum. Sementara sebagian besarnya hanya dirawat jalan.

Hingga saat ini, lanjut Azhari, korban bencana yang terkena penyakit masih terus berdatangan di posko-posko kesehatan. Mereka yang terserang penyakit tersebut, terdiri dari anak-anak, para lansia, hingga orang dewasa. Mengantisipasi membludaknya jumlah pasien, pihaknya telah menerjunkan 23 tim medis yang datang dari sejumlah daerah untuk menyisir tiap-tiap pemukiman warga. "Selain menerjunkan tim medis, kita juga sudah menyiapkan 55 pos pelayanan di 33 Kelurahan," kata Azhari.

Sementara pasokan obat-obatan, kata Azhari, sampai saat ini masih tercukupi. "Kalau stok obat masih tercukupi. Namun saat ini kita hanya kekurangan anti tetanus, sehingga pasien yang luka-luka terpaksa di rujuk ke RSUD untuk perawatan lebih lanjut," tuturnya.

(Sumber : Kompas)

Baca selengkapnya